Kasus Pelecehan Seksual dan Selingkuh
Kasus Pelecehan Seksual dan Selingkuh Ditangani Majelis Hakim

Sianyland.com,Kasus selingkuh dan pelecehan seksual menjadi salah satu di antara berbagai kasus yang saat ini ditangai oleh Majelis Kehormatan Hakim atau MKH. Totalnya sejak pertama bersidang, ada 17 perkara yang terkait dengan dua hal itu. Jumlah ini merupakan sekitar 35 persen dari beragam jenis kasus yang ditindak.

Fenomena ini menjadi seseuatu yang berbeda dari kasus pelanggaran etik hakim pada beberapa tahun terakhir. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Komisi Yudisial atau KY Farid Wajdi menyebut tren kasus pelanggaran kode etik hakim dalam sidang MKH 2009 – 2012 kebanyakan kasus penyuapan. Akan tetapi, sepanjang 2013 – 2017 terakhir, tren kasus pelanggaran etik menjadi kasus perselingkuhan.

Hal itu menurut Farid menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai yang dimiliki oleh hakim.

Selingkuh
Perselingkuhan

“Artinya penanganan perkara dapat menjadi sumber komoditas untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik politik maupun ekonomi. Perilaku seorang hakim yang bertentangan dengan kode etik tidak terlepas dari faktor budaya hukum dan sistem nilai yang dianut,” kata Farid.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus pun angkat bicara.

“Ada hakim yang selingkuh, selingkuh ini ada yang dengan hakim juga, ada juga yang di luar hakim,” kata Jaja.

Meski kasus perselingkuhan hakim marak terjadi, Farid menjelaskan dari 2009 sampai saat ini kasus suap dan gratifikasi tetap mendominasi.

Dari 49 sidang MKH, ada 22 laporan terkait praktik suap dan gratifikasi, yakni sekitar 44,9 persen.

“Praktik suap dan isu jual-beli perkara ini selalu menghiasi sidang MKH tiap tahunnya,” kata Farid.

Kasus lain yang disidangkan di MKH, antara lain: bersikap indisipliner (5 laporan), mengonsumsi narkoba (3 laporan), pemalsuan dokumen (1 laporan), dan memanipulasi putusan kasasi (1 laporan).

Pelecehan Seksual
Pelecehan Seksual Pada Anak

Sebanyak 31 orang hakim telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Total, sidang MKH dari 2009 sampai 2017 telah membuat 49 hakim menerima sanksi.

Menurut Farid, ragam masalah berkaitan dengan pelanggaran kode etik perlu dibedah dengan membenahi secara terus-menerus proses perekrutan hakim yang perlu benar-benar mempunyai kualitas untuk menjawab kebutuhan. Hakim harus profesional, bermoral dan berintegritas tinggi, kata Farid.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan bahwa pencopotan merupakan sanksi berat terhadap hakim yang melanggar kode etik dan peraturan.

Menurut Suhadi, para hakim yang berselingkuh tidak belajar dari kasus-kasus pelanggaran etik sebelumnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here